PEMERINTAH, BUMN, DAN HUKUM ADMINISTRASI: Uji Tuntas BUMN sebagai Badan Hukum Publik atau Privat?
Keywords:
BUMN, badan usaha milik negara, hukum publikSynopsis
Buku ini menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai posisi dan karakteristik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perspektif hukum administrasi Indonesia. Sebagai entitas yang memadukan fungsi publik dan orientasi bisnis, BUMN menempati kedudukan yang unik sekaligus strategis dalam sistem pemerintahan dan perekonomian nasional. Melalui analisis mendalam, buku ini menguraikan bagaimana BUMN beroperasi dalam kerangka hukum administrasi negara, termasuk kedudukannya sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan publik tertentu.
Pembaca diajak menelusuri berbagai aspek penting, mulai dari dasar hukum pembentukan BUMN, tata kelola, akuntabilitas, mekanisme pengawasan, hingga perlindungan hukum bagi pegawainya. Buku ini juga memberikan telaah kritis terhadap UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, beserta dinamika regulasi yang tengah berkembang, untuk menilai apakah pembaruan hukum tersebut mampu memperkuat prinsip transparansi, akuntabilabilitas, dan keberlanjutan.
Selain memaparkan teori dan regulasi, buku ini membahas persoalan-persoalan aktual dalam praktik administrasi BUMN serta menawarkan solusi untuk memperbaiki tata kelola. Diharapkan, karya ini menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, dan para pemangku kepentingan yang ingin memahami lebih jauh peran hukum administrasi dalam pengelolaan BUMN menuju tata kelola yang lebih baik.
Downloads
Download data is not yet available.
References
BUKU
Aisyah, Rr. Herini Siti. Pengelolaan Keuangan Negara Berbasis Prinsip Good Governance. CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2022.
Akbar, Patrialis. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Ali, Chidir. Badan Hukum. Alumni, Bandung, 2005.
Asikin, Zainal. & Wira Pria Suhartana. Pengantar Hukum Perusahaan. Kencana, Jakarta, 2016.
Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
Atmosudirjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia, Jakarta 1994.
Barnes, A. James. Terry Morehead Dworkin, & Eric L. Richard, 2015. Law For Business, United States, Indiana University.
Basah, Sjachran. Eksistensi Dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Di Indonesia. Alumni, Bandung, 1985.
Budi Kagramanto, L. dkk, 2023. Buku Ajar Hukum Persaingan Usaha, Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang.
Budiardjo, Mariam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
C. W. De Vries. Vragen Op Het Gebied Van Het Administratief Recht. H. D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1939
Djatmiati, Tatiek Sri. et-al. Hukum Administrasi Sebuah Bunga Rampai. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2020.
Efendi, A’an. & Sudarsono. Hukum Administrasi Belanda. Rajawali Pers, Jakarta, 2022.
Gede Pantja Astawa, I. & Suprin Na’a. Memahami Ilmu Negara Dan Teori Negara. Bandung: Refika Aditama, 2012.
Hadjon, Philipus M., Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink, and J.B.J.M. Ten Berge. Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi. Cetakan Ke. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
——— et al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Cet. IX. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
———Pemerintah Menurut Hukum (Wet-En Rechtmatic Bestuur). Yuridika, Surabaya, 1993.
———Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
Harahap, Zairin. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
Harun, Refly. BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara. Balai Pustaka, Jakarta, 2019.
———. Hukum BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Balai Pustaka, Jakarta, 2021.
Hawke, Neil. & Neil Parpworth. Introduction to Administrative Law. Cavendish Publlishing, Oxford, 1996.
HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Rajawali, Jakarta, 2011.
HS, Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Ilmar. Aminuddin, Hak Menguasai Negara: Dalam Privatisasi BUMN. Kencana, Jakarta, 2012.
———. Hukum Tata Pemerintahan. Kencana, Jakarta, 2016.
Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan. Kanisius, Yogyakarta, 2007.
Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
J. de Graaf, Kars. Albert T. Marseille, & Hanna D. Tolsma. Transparency and Access to Government Information in the Netherlands. Switzerland: Palgrave MacMillan, 2019.
Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T. Kansil. Pokok-Pokok Badan Hukum. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen. Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara I. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
——— Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia. Alumni, Bandung, 1975.
Lotulung, Paulus Effendi. Lintas Sejarah Dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN). Salemba Humanika, Jakarta, 2013.
——— Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah (Perbandingan Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Administrasi). Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
Manan, Bagir. Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Mandar Maju, Bandung, 1995.
Marbun, S. F. & Moh. Mahfud MD. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Cet Ke-6. Liberty, Yogyakarta, 2011
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
MD, Moh Mahfud. Demokrasi Dan Konstitusi Indonesia :Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan. Rineka Cipta, Jakarta, 2000Mulyadi, Lilik. Titik Singgung Mengadili Menyalahgunakan Kewenangan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kencana, Jakarta, 2023.
Muchsan. Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Ke Peradilan Administrasi Negara. Liberty, Yogyakarta, 1981.
Nurtjahjo, Arief. dkk. Sengketa Utang-Piutang BUMN Berdasarkan Telaah Hukum. Amerta Media, Banyumas, 2024.
P. Soeria Atmadja. Arifin, Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktek, Dan Kritik. Badan Penerbit Univesitas Indonesia, Jakarta, 2005.
Prasetio. Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) Dalam Keputusan Direksi BUMN. Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2014.
Purwoleksono, Didik Endro. Hukum Pidana. Surabaya: Airlangga University Press, 2014.
Purbopranoto, Kuntjoro. Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara. Alumni, Bandung, 1981.
Rajagukguk, Erman. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Perseroan Terbatas. Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Jakarta , 2016.
R. D. H. Koesoemahatmadja. Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1975.
R. Ibrahim, Prospek BUMN Dan Kepentingan Umum. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara (16th Printing). Rajawali Pers, Depok, 2020.
Salam, Faisal. Hukum Tata Usaha Peradilan Militer Indonesia. Pustaka, Bandung, 2001.
S. F. Marbun & Moh. Mahfud MD. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Cet Ke-6. Liberty, Yogyakarta, 2011.
Shomad. Abd, Hukum Islam: Pernomaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia. Kencana, Jakarta, 2017.
Soemantri. Sri, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
Soemaryono & Anna Erliyana. Tuntutan Praktik Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara. Primamedia Pustaka, Jakarta, 1999.
Sogar Simamora, Y. Et.al. Pengantar Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa. Surabaya: Airlangga University Press, 2021.
Stephen G. Breyer. Administrative Law and Regulatory Policy. Aspen Publishing, Massachusetts, 2022.
Suny, Islamil. Pembagian Kekuasaan Negara. Aksara Baru, Jakarta, 1982.
Utrecht, E. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.
Triwulan, Titik. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, 2008.
_____ & Ismu Gunadi Widodo. Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Edisi Pertama. Kencana, Jakarta, 2011.
Van Wijk, H.D. Hoofdstukken van Administratief Recht. Uitvegerij Lemma BV, Utrecht, 1995.
Vollenhoven, Van. Staatsrecht Overzee. Laiden: Stenfert Kroese, 1934.
Wade, William. Administrative Law. Oxford University Press, US, Eigh, 2000.
Wijoyo, Suparto. 2009. Otonomi Tanpa Politik Ekologi, Airlangga University Press, Surabaya.
Zairin Harahap. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2014.
ARTIKEL/JURNAL/TESIS/DISERTASI
A. Hamid S. Attamimi. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurung Waktu PELITA I - PELITA IV).” Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 1990.
Ade Irawan Taufik. “Keputusan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.” Jurnal Rechtsvinding 9, no. 3 (2020).
Agus Sekarmadji & Sri Winarsih. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Surat Hijau Di Kota Surabaya.” Surabaya, 2005.
Ahmad Mahyani. “Tanggung Jawab Pidana Direksi BUMN Yang Merugi.” Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune 2, no. 1 (2019).
Alicia Garcia Herrero & Gary Ng. “China’s State-Owned Enterprises and Competitive Neutrality.” Policy Contribution Issue 5, no. 22 (2021).
Amiri, Kartika. “Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Secara Akuntable Menuju Goodgovernance.” Potret Pemikiran 20, no. 2 (2015).
Bagus Oktafian Abrianto, dkk. “Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.” Negara Hukum 11, no. 1 (2020).
Bagus Oktavian Abrianto, et-al. “Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.” Negara Hukum 11, no. 1 (2020): 50.
Bimasakti, Muhammad Adiguna. “Dispute Settlement in the Ombudsman and the Court of Law Regarding Compensation Public Service Dispute.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 10, no. 2 (2021).
———. “Penyelesaian Sengketa Di Ombudsman Dan Di Pengadilan Mengenai Ganti Kerugian Dalam Pelayanan Publik.” Jurnal Hukum Peratun 2, no. 2 (2019).
Chandra Ayu Astuti & Anis Chariri. “Penentuan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh BPK Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Diponegoro Journal Of Accounting 4, no. 3 (2015).
Enrico Simanjuntak. “Restatement Tentang Yurisdiksi Peradilan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah.” Jurnal Masalah-Masalah Hukum 48, no. 1 (2019).
Francisca Romana Harjiyatni and Suswato. “Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara.” Jurnal Ius Quia Iustum 24, no. 4 (2017).
Indah Cahyani & Tatiek Sri Djadmiati. “Demarcation BUMN: Between Private Laws and Public Laws.” Yuridika 35, no. 2 (2019).
Jon D. Michaels. “An Enduring, Evolving Separation of Powers.” Columbia Law Review 115, no. 3 (2015).
Maximus Watung. “Onrechtmatige Overheidsdaad Dalam Praktik Peradilan Negara Hukum.” Jurnal Lex Et Societatis 6, no. 1 (2018).
Muhammad Aziz Zaelani and I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani. “General Principles of Good Government Based on Pancasila as the Basis for the Use of Discretion.” Ius Quia Iustum Jurnal Hukum 3, no. 26 (2019).
Noor, Hendry Julian. “Application of Sanctions Against State Administrative Officials Failing to Implement Administrative Court Decisions.” Bestuur 9, no. 1 (2021).
Nur Basuki Minarno. “Pembuktian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Perspektif 12, no. 1 (2007).
Philipus M. Hadjon. “Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 TH. 2014 Tentang Administasi Pemerintahan.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 4, no. 1 (2015).
Riawan Tjandra. “Dinamika Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Peradilan Tata Usaha Negara.” Jurnal Mimbar Hukum edisi khus (2011).
———. “Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Dan Consiel d’Etat Sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 20, no. 3 (2013).
Rr. Herini Siti Aisyah, et’al. “Sistem Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah.” Surabaya, 2011.
Rusnan. “Konsep Negara Hukum Dalam Hubungan Kekuasaan Freiss Ermerssen Dalam Welfare State.” Jurnal Ius 2, no. 4 (2014).
Sharon Krause. “The Spirit of Separate Powers in Montesquieu.” The Review of Politics 62, no. 2 (2000).
Sumardji & Tatiek Sri Djadmiati, dkk. “Maladministrasi Sebagai Dasar Penilaian Perilaku Administrasi (Maladministration as the Criteria of Review of Administrative Behaviour.” Surabaya, 2014.
Tatiek Sri Djatmiati, Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi, Doktor, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.
Wahyu Purnomo & Rr. Herini Siti Aisyah, dkk. “Analysis of Lawsuit Against the Factual Action Which Conducted by Military after Law Number 30 Year 2014 Concerning Government Administration.” UNRAM Law Review 4, no. 1 (2020).
World Bank Group. Corporate Governance of State-Owned Enterprises. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development, 2014.
Y. Sogar Simamora. “Karakteristik, Pengelolaan Dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia.” Jurnal Rechtsvinding 1, no. 2 (2012).
Zainal Arifin Mochtar. “Antinomy in Indonesian Legislation.” Hasanuddin Law Review 1, no. 3 (2015).
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1954 (Tentang Mengubah “Indonesische Comptabilteitswet” (Staatsblad 1925 No. 448) dan “Indonesische Bedrijvenwet” (Staatsblad 1927 No. 419) sebagai Undang-Undang).
Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Penitya Urusan Piutang Negara (LN. 1960 No.156).
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang (LN 1969 No. 16).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara.1986/No.77, Tambahan Lembaran Negara No. 3344).
Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara. 1997)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (LN. 2002/No. 139, TLN No. 4252).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN. 2003/No. 47, TLN No. 4286).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (LN. 2003/No. 70, TLN No. 4297).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN. 2004/No. 5, TLN No. 4355).
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara. 2004/No. 35, TLN No. 3344).
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN. 2004/ No. 66, TLN NO. 4400)
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (LN.2006/NO.85, TLN NO.4654).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN.2007/No.106. TLN No. 4756).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN.2008/NO.61, TLN NO.4846)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (LN.2008/NO.139, TLN NO.4899).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LN. 2009/No. 122, TLN No. 5038).
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara. 2009/No. 160, Tambahan Lembaran Negara NO. 5079).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan (Lembaran Negara.2014/No.292, Tambahan Lembaran Negara No 5601).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN.2019/NO.197, TLN NO.6409).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (LN.2023/No.41, TLN No.6856).
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara (LN. 1991)
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LN. 2000 No.202, TLN No. 4022).
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembina Jiwa KORPS dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (LN. 2004/No.142, TLN No. 4450)
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LN. 2012 No. 215, TLN No. 5357).
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum BULOG (LN.2016/No.96).
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LN. 2014 No. 92 TLN No. 5533).
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur (LN.2020/No.217).
Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (LN.2019/No.235).
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (LN.2023/No.35).
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-04/MBU/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (BN.2023 (262)/144 hlm).
Peraturan Menteri Keuangan No. 176 Tahun 2003 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan (BN.2023 (1126)/15 hlm).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (BN.2016/NO.637).
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradanreformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungankementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badanusahamiliknegara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018 (BN.2018/NO.37).
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (BN.2016/No. 2058).
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (BN.2018/No.1586).
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrehtmatige Overheidsdaad).
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (BN.2020/No.832).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No. 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman No. 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (BN 2020/ NO 1646).
Algemene Wet Bestuurrechts (AWB) Belanda.
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KOPRS Pegawai Republik Indonesia.
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KORPS Pegawai Republik Indonesia
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XI/2013
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XVI/2018
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 07/G/2008/PTUN-JKT
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 74/G/2014/PTUN-BDG
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 29/G/2020/PTUN.SBY
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 48/G/2009/PTUN.SMG
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 27/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST
Downloads
BISAC
- LAW018000 Law / Constitutional
- LAW075000 Law / Public
- LAW022000 Law / Corporate
Published
December 11, 2025
Series
Categories
Copyright (c) 2025 Airlangga University Press
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
