SERI HUKUM AGRARIA: HAK ATAS KONSTRUKSI DI ATAS PERMUKAAN AIR

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, dan terbagi dalam pulau-pulau memiliki keunikan tersendiri, salah satunya terkait dengan bangunan rumah di atas permukaan air. Terdapat beberapa daerah yang memiliki konstruksi bangunan yang fondasinya berada di bawah permukaan air. Sehingga bangunan tersebut berdiri di atas permukaan air. Hal ini menjadi permasalahan, mengingat di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan disebutkan bahwa setiap bangunan yang didirikan harus jelas status kepemilikan tanahnya. Di satu sisi di dalam peraturan agraria baik di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksaaannya tidak mengatur mengenai status hak untuk bangunan yang ada di atas permukaan air.Dalam buku ini akan mengkaji terkait permasalahan pemberian suatu hak terhadap konstruksi bangunan rumah yang berada di atas permukaan air. Terdapat beberapa daerah di Indonesia yang memiliki konstruksi bangunan yang fondasinya berada di bawah permukaan air. Sehingga bangunan tersebut berdiri di atas permukaan air. Hal ini menjadi permasalahan, mengingat di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan disebutkan bahwa setiap bangunan yang didirikan harus jelas status kepemilikan tanahnya. Di satu sisi di dalam peraturan agraria baik di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksaaannya tidak mengatur mengenai status hak untuk bangunan yang ada di atas permukaan air. Di dalam buku ini juga memuat kajian komparatif dengan negara lain sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam memberikan kebijakan hukum terkait pemberian hak terhadap konstuksi di atas permukaan air.